POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengagas Peraturan Bupati (Perbup) tentang  Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik. Inisiatif tersebut mendapat dukungan penuh DPRD Berau,  sebagaimana di sampaikan Anggota Komisi II Agus Uriansyah.

“Kami sangat dukung, karena penerapan sistem pajak digital merupakan terobosan penting yang sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi,” ujarnya baru-baru ini di Kantor Dewan.

Langkah ini juga tambahnya, menjadi bagian dari upaya konkret dalam mewujudkan digitalisasi pengelolaan pajak, guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan real time sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini langkah maju untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan proses pengawasan,” ujar Agus.

Masih dalam penjelasan Agus, bahwa sistem digital akan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, karena seluruh transaksi akan tercatat secara otomatis dan transparan. Hal ini juga akan membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah secara lebih efektif.

Dalam kesempatan itu ,Agus Uriansyah mengimbau seluruh pihak, baik dari kalangan eksekutif maupun pelaku usaha, untuk berperan aktif mendukung penerapan sistem ini.

“Pengawasan harus terus diperkuat. Semua pihak perlu bergandeng tangan agar sistem ini berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Agus juga menegaskan, kebijakan digitalisasi pajak sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

“Kebijakan ini bukan hanya soal pajak, tapi juga bagian dari upaya memperkuat efisiensi dan kesejahteraan masyarakat Berau serta Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya.

Dengan penerapan sistem pajak daerah berbasis elektronik, Pemkab Berau optimistis pengelolaan pendapatan daerah akan menjadi lebih modern, efisien, dan berintegritas tinggi, sekaligus membuka babak baru dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah. (sep/FN/Advertorial)